Ketua Dewan Dinilai Tidak Serius

LKKS Tuntut Ketua Dewan Mundur

SUMENEP – Belum dilakukannya pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2015 sedikit demi sedikit akan segera terkuak. Salah satu penyebab belum dilakukan pembahasan itu, akibat ketidak seriusan ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma dalam menjalankan roda kepemimpinan di internal DPRD Sumenep.

Buktinya, hingga saat ini semua agenda yang telah dilewati selalu berbuntut permasalahan yang berkepanjangan. Salahsatunya penetapan alat kelengkapan dewan, seperti pembentukan komisi, badan anggaran (Banggar) dan alat kelengkapan lainnya, hingga saat ini masih dalam tahap penyelesaian di Pemprov Jatim.

Akibatnya, sejumlah kegiatan wajib internaldewan, seperti Pembahasan RAPBD terus molor hingga waktu yang tidak ditentukan. Padahal informasinya, saat ini draf KUA dan PPAS RAPBD tahun 2015 sudah berada ditangan pimpinan. Namun sayangnya, pimpinan masih belum menjadwalkan pembahasan tersebut. Bahkan saat ini sejumlah anggota Dewan terkesan masih lebih mementingkan kepentingan yang bersifat sektoral (Partai Politik) dibandingkan melakukan pembahasan APBD tahun 2015.

”Kami sangat kecewa, karena sampai saat ini sejumlah anggota DPRD terkesan lebih mementingkan kepentingan yang bersifat sektoral, dibandingkan kepentingan masyarakat umum, seperti pembahasan APBD tahun 2015,” kata pengamat hukum dan politik Rausi Samorano kemarin.

 Hal senada juga dikatakan oleh Koordinator  Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi. Bahkan menurutnya, ketua Dewan sebgai pemegang kekuasan tertinggi, harus bisa mempertanggungjawabkan. ”Jika tidak, maka lebih baik ketua dewan secepatnya mundur dari jabatan yang sedang disandangnya,” ungkap Junaidi kepa Koran Madura kemarin.

 Tindakan tersebut, menurut Junaidi merupakan tindakan tegas seorang pemimpin. Sebab, mulai sejak ditetapkan sebagai ketua Difinitif oleh, yakni tanggal 20 Oktober yang lalu, power kepemimpinan Herman dinilai masih belum tanpak sedikitpun. ”Ini sudah menunjukkan jika Ketua sudah tidak mampu mengendalikan roda keperintahan di internal dewan. Maka sebelum terlambat, lebih baik tinggalkan saja jabatannya,” ungkapnya

Menurut Junaidi, molornya pembahasan APBD itu, tidak hanya ketua yang bertanggungjawab, melainkan parpol yang mendelegasikan Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD pereode 2014-2019 juga harus bertanggungjawab. Sebab, terbentuknya Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD, tidak lepas dari partai politik yang mengusungnya dalam pesta demokrasi ditingkat desa tahun 2014 yang lalu. Yakni partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bahkan, lanjut Junaidi, rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik yang dicetuskan pertamakalinya oleh KH. Abd. Rahman Wahid (Gusdur), salah sasaran. ”Kalau kami mengamati peta politik diinternal partai PKB, memang rekom yang diberikan sudah sangat keliru, makanya PKB juga harus bertanggungjawab,” ungkap Tim Peneliti dan Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW).

Sebab, sambung Junaidi, pada saat pemilihan legislative 9 April yang lalu, banyak kader partai berlambangkan bumi dikelilingi sembilan bintang yang berpotensial untuk menjabat sebagai ketua DPRD pereode 2014-2019. Salah satunya, Abrori Mannan, Hamid Alimunir. ”Kalau dilihat dari kapabilitas kepemimpinannnya, pengalaman dan jumlah suara dalam pileg kemarin, dua kader itu sepertinya lebih pas menjabat ketua,” tukasnya.

Belum dilakukannnya pembahasan RPABD itu, juga diakui oleh Wakil Pimpinan DPRD Sumenep Ach. Salim. ”Untuk pembahasan RAPBD masih belum dilakukan, karena masih belum dibahas di Bamus (Badan Musyawarah),” katanya.

Bahkan lanjut Politisi PPP itu, saat ini pimpinan DPRD masih akan melakukan perundingan dengan timgar (Tim Badan Anggran) DPRD setempat. ”Saat ini kami sudah melakukan konsultasi, itu dilakukan untuk menyamakan persipsi dalam rangka mengawal kepentingan Rakyat,” terangnya.

Ditanya soal target penyelesaian pembahasan RAPBD, pihaknya mengatu tidak mempunyai target. ”Yang jelas, sebelum akhir tahun ini harus sudah selesai,” ungkapnya