Dewan Nilai Hery Lepas Tangan

SUMENEP – Mangkraknya tiga mega proyek miliaran rupiah dilingkungan Kabupaten Sumenep terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari. Dirinya mengahimbau agar Hery Koentjoro selaku orang yang mengetahui realisasi proyek itu, harus tetap proakstif menangani persoalan  tersebut.

”Itu harus dilakukan, sehingga keberadaan proyek itu segera bisa dinikmati oleh masyarakat,” katanya

Tiga proyek rersebut yakni, proyek klaster rumput laut di Desa/Kecamatan Batuan. Hingga kini, gedung yang ditunggutunggu oleh sejumlah petani rumput laut tak terpakai. Padahal, gudang itu dibangun dengan biaya sekitar Rp 10 miliar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur 2008 itu, hingga saat ini fungsinya belum dirasakan manfaatnya. Banyak pihak menilai proyek itu salah sasaran lantaran lokasinya di tengah kota.

Kondisi yang sama terjadi pada proyek silo jagung di Kecamatan Bluto dan gudang beras di Kecamatan Ganding. Kedua proyek yang kontraknya selama tiga bulan pada 2009 itu merupakan program percontohan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang salah satu unit eselon I di bawah Departemen Perdagangan (sekarang kementerian).

Pembangunan kedua gedung itu senilai Rp 4.361.000.000 dari nilai plafon Rp 5.123.000.000 yang dananya dari dana stimulus APBN pada tahun 2009. Untuk pembangunan silo jagung senilai Rp 1.983.000.000 dan gudang beras senilai Rp 2.378.000.000. Sampai saat ini, proyek silo jagung dan gudang beras itu tak bermanfaat bagi warga sekitar. Praktis, hanya menjadi bangunan mati, hanya saja pada waktu pelaksanaan pemilu tahun 2014 kemarin, sebagian gedung gudang beras itu difungsikan sebagai kantor pengawas pemilu kecamatan setempat.

”Jadi, kalau tidak segera dimanfaatkan, kan mubadzir,” terang Politisi PPP itu.

Pada saat pembanguan tiga mega proyek tersebut, pemangku jabatan tertinggi dilingkungan satker terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep dan Dinas Perdagangan (Disperindag) masih di pangku oleh Heri Koentjoro yang saat ini Hery Koentjoro sudah beralih menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.

Sedangkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikana (DKP), saat ini sudah dijabat oleh Moh. Jakfar. Sementara Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) tampuk kekuasaan dijabat oleh Syaiful Bahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perekonomian Setkab Sumenep dan kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat.

”Walaupun sudah ada pergantian, namun orang pertama kali itu yang lebih tahu, dan itu yang harus bertanggungjawab sepenuhnya,” tukas Juhari.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hery Koentjoro mengatakan, walaupun dirinya sudah tidak lagi menjabat di dua instansi itu, namun rasa tanggungjawab masih terus ada.

Bahkan, saat ini dirinya selalu melakukan koordinasi dengan pejabat di dua SKPD tersebut. ”Komonikasi tetap inten kami lakukan, bahkan kemarin kami menanyakan lagi terkait pekembangan ketia proyek itu,” katanya

Menurut Hery, belum dioperasikan tiga mega proyek itu, disebabkan karena masih belum ada serahterima dari pemerintah pusat. ”Kalau yang kalster rumput laut itu, sudah ada pelimpahan tahun lalu. Namun, saat ini masih mencari investor yang siap untuk mengelola,” terangnya

Bahkan, semasa dirinya menjabat sebagai kepala dinas di dua SKPD itu, dirinya sudah melayangkan surat permohonan pelimpahan. ”Dulu kami sudah mengirimkan surat beberapa kali, namun masih belum ada tanggapan,” katanya.

Bahkan, lanjut Hery, saat dirinya berupaya untuk menmui pejabat yang menangani, pejabat yang menangani terkesan merecohkan upaya tersebut. ”Saat kami bertemu dulu, pejabat itu mengatakan jika dirinya tiak hanya mengurusi di satu daerah saja, melainkan mengurusi semua daerah yang ada di Indonesia. Jadi, tunggu saja nanti,” pungkas Hery. (88)