Warga Pertanyakan Legalitas Foto Cakades Bersama 3 Bupati Madura

SUMENEP – Demi mendapat dukungan dari warga pada pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap 2 yang dijadwalkan tanggal 20 dan 26 September 2014, salah satu cakades Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, yakni A. Rafik, nekat memasang baliho berisi foto dirinya berdampingan dengan tiga bupati di Madura. Baliho berukuran sedang itu, disebar dan dipasang oleh salah satu cakades, di  pinggir jalan maupun dipertigaan yang banyak dilalui masyarakat. 

Dengan muncul foto cakades berdampingan dengan tiga bupati di Madura itu, sontak mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat desa setempat, yang sebentar lagi akan menggelar pilkades. Foto cakades bersama tiga bupati itu, diduga akan dijadikan manuver politik salah cakades yang akan bersaing dengan cakades incumbent pada pilkades 26/11/2014 di Desa Payudan Daleman. 

Hal itu dilakukan, demi mendapat dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat setempat, yang hingga saat ini masih didominasi cakades incumbent. Dengan memunculkan foto dirinya dengan tiga bupati Madura, cakdes A. Rafik bermaksud memecah suara dukungan kepada H. Zaiful, cakades incumbent yang hingga saat ini masih dominan.

“Foto salah satu cakades kami yang berdampingan dengan tiga bupati, yakni Bupati Sumenep, Bupati Pamekasan, dan Bupati Sampang, sudah ada sejak pelaksanaan Pilpres kemarin, tapi menjelang pelaksanaan pilkades foto itu masih ada dan jumlahnya bertambah,” kata Musanni (65), warga Dusun Grujugan, Desa Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Senin (17/11).

Ia menduga, foto bareng tiga bupati yang dipasang salah satu cakades, ada kemungkinan untuk mengalihkan suara dukungan masyarakat.  Namun begitu, pihaknya mempertanyakan legalitas dan netralitas tiga bupati di Madura, yang mau fotonya dipakai cakades untuk mengelabui dukungan masyarakat pada pilkades di Desa Payudan Dalaeman.  

Akibat munculnya foto tersebut, diprediksi akan berpengaruh pada netralitas dukungan masyarakat terhadap dua kandidat cakades yang akan bersaing pada pilkades di Desa Payudan Daleman. Suara dukungan masyarakat pada salah satu cakades, akan terimbas pemasangan foto salah satu cakades bersama tiga bupati, sehingga suara masyarakat yang semula akan mendukung cakades tertentu, berubah ke cakades yang lain, karena munculnya tiga tokoh itu.

“Ini sangat berbahaya, bisa-bisa suara masyarakat yang semula akan mendukung salah satu cakades, akan berubah haluan karena munculnya foto tiga tokoh bersama salah satu cakades, dan saya menyesalkan kejadian ini, lagi pula kenapa foto tiga bupati ikut dipajang bersama salah satu cakades,” pungkasnya.

Sementara desa yang akan melaksanakan pilkades pada bulan Sepetember 2014, diperkirakan mencapai 66 desa, baik daratan maupun kepulauan. Pelaksanaan pilkades serentak tahap 2, akan dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yakni wilayah utara akan digelar pada tanggal 20/11/2014 dengan jumlah 33 desa, sedangkan pada tahap kedua yakni  tanggal 26/11/2014, pilkades akan digelar diwilayah selatan tersebar di 33 desa, total desa yang akan menggelar pilkades pada September 2014, tercatat 66 desa. (S/88)

1800 Personel Siap Amanan Pilkades

Pasukan Polres Sumenep Gelar Persiapan Pengaman Pilkades

SUMENEP – Pelaksanaan pemilihan kepala desa ( Pilkades ) tahap II serentak pada 66 desa di  Kabupaten Sumenep, yang bakal digelar akhir November 2014 ini , mendapat perhatian serius Polres Sumenep. Tidak tanggung-tanggung, untuk mengamakan pelaksanaan pilkades serentak, Polres direspon Sumenep menyiagakan 1.800 personel.

"Pasukan ini terdiri dari semua pasukan di Polres Sumenep, diback up pasukan dari Polres Pamekasan 1 satuan setingkat kompi (SSK), dan 4 SSK Polda Jatim, termasuk 2 SSK Brimob,’’ kata Kabid Dokkes Polda Jawa Timur Kombes Pol dr. Budiyono, MARS, usai memimpin Apel Pengamanan Pilkades serentak di Mapolres.

Disamping itu, pengamanan pilkades juga diperkuat instansi samping seperti TNI Kodim 0827 Sumenep dan Satua Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ). Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik atau bentrok sesama pendukung cakades di TPS-TPS dan di desa-desa baik daratan dan kepulauan.

Menurut Budiono, seluruh anggota yang akan bertugas di lapangan, agar senantiasa bersikap netral saat melakukan pengamanan Pilkades.  Sehingga pelaksanaan pilkades di 66 desa berjalan aman dan tertib. Pilkades dinilai punya potensi konflik yang lebih tinggi, dibandingkan pelaksanaan pemilu legislatif maupun pilpres. 

"Konflik bisa saja terjadi karena kedekatan antara cakades dengan pemilih, karena masih memiliki hubungan emosional dan personal yang cukup fanatik. Jadi kalau sedikit saja terjadi salah paham, maka akan mudah terjadi konflik horisontal," beber Budiono yang asli Sumenep ini.

Hal-hal yang perlu diwaspadai saat pelaksanaan Pilkades yakni sabotase, pengrusakan, intimidasi pada panitia dan pemilih. Para pemilih terkadang dihadang oleh pendukung salah satu cakades, agar tidak memberikan hak suaranya, disisi lain kemungkinan terjadinya money politik, atau pembelian suara pemilih harus juga diantisipasi.

Para personel pengamanan dari kepolisian, setiap hari diminta melakukan pendekatan personal pada aparat desa, panitia Pilkades, dan para calon. "Kami menggunakan pendekatan pre-emtif dan preventif. Jadi kalaupun ada gejala-gejala yang mengarah pada terjadinya konflik, bisa diredam," pungkasnya.

Ia mengaku bersyukur, karena sampai saat ini Sumenep dalam kondisi aman, berkat dukungan masyarakat.  Meskipun disana-sini sempat muncul  gejala-gejala tidak mengenakkan, tapi hal bisa diredam setelah dilakukan upaya-upaya pre-emtif dan preventif. (S/88)

Alat Kelengkapan Dewan Tak Kunjung Selesai

SUMENEP  – Meskipun sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep telah melakukan rapat paripurna alat kelengkapan dewan, nmaun sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Buktinya hingga kini pembentukan badan kehormatan (BK) dan badan legislatif (Baleg) masih belum rampung secara keseluruhan.

Dari sejak awal dilantiknya, yakni tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu hingga saat ini, 50 anggota DPRD yang berada digedung parlemen itu hanya bisa menetapkan keanggotaan komisi saja. Sementara untuk unsur pimpinan BK dan Baleg belum selesai. Bahkan, dalam pemilihan BK yang dilaksanakan pada hari ini (kemarin) masih menuai permasalahan. Akibatnya, pari[puyrnya penetapan struktur BK dan Baleg harus ditunda kembali dan akan dilanjutkan hari ini, Selasa (18/11) sekitar pukul 09.00.

Penundaan rapat paripurna tersebut, atas permintaan dari berbagai anggota fraksi yang ada. Sebab, mereka menila keberadaan Baleg dan BK sangat diskaral. Sehingga, dalam penetuan struktur Baleg dan BK harus dilakukan secara matang. ”Keberadan BK dan Baleg ini saya kira sangat sakral, makanya untuk menyusun struktur membutuhkan waktu. Jadi bisa saja waktu itu nanti sore ataupun bisa besok pagi,” kata Darul hasyim Fat dari fraksi PDI Perjuangan seusai pemilihan BK dilaksanakan

Hal senada juga dikatakan oleh Farajksi PKB Hamid Ali Munir. Bakan diriny amenyetujui jika paripurna penetapan struktur BK dan Baleg itu dilangsungkan hari ini.

Berdsarkan permohonan dari anggota itu, ketua DPRD Herman Dali Kusuma memutuskan untuk menunda Dari usulan tersebut, maka pimpinan DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menerima semua usulan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim jugamengatajkan jika penundaan tersebut merupakan salah satu langkah yang dinilai sanat tepat. Sebab, jika dipilih saat itu juga dihawatirkan anggota salah pilih orang.

”Dua alat kelengkapan ini keberadaannya sangat vital.  Karena itu paripurna memberikan waktu perenungan dan lobi-lobi,” katanya.

Penundaan pemilihan pimpinan BK dan Baleg dibenarkan oleh ketua DPRD Herman dali Kusuma. Menurutnya, sesuai kesepakatan peserta rapat, pemilihan pimpinan dilanjutkan besok. ”Ada usulan untuk dilanjutkan besok (hari ini,red). Karena disetujui oleh mayoritas kami kabulkan,” katanya.

Herman panggilan Herman Dali Kusuma menjelaskan pada rapat kemarin juga diagendakan penetapan anggota komisi dari Demokrat dan Golkar. Dengan itu, pembahasan komisi secara otomatis dinyatakan rampung. Sehingga, sudah bisa menjalankan sesuai tugas masing-masing.

Adapun jumlah setiap komisi setelah mengalami perubahan, yakni untuk Komisi A yang sebelumny ahanya berjumlah 7 anggota saat ini menjadi 9 orang, Komisi B yang awalny ahanya berjumlah 9 orang saat ini menjadi 11 orang, Komisi C yang awalnya sebanyak 11 anggota saat ini menjadi 15 orang dan untuk Komisi D yang awalnya sebanyak 9 orang saat ini menjadi 11 orang. ”Untuk struktur komisi tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Artinya, tidak ada pengocokan ulang,” tukasnya. (88/93)

Kemenag Diduga Pungli Dana Transportasi Buku

Kasi PenDma Kemenag Sumenep Moh. Rifa'i Hasyim

SUMENEP - Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap semua lembaga yang berada dibawah Naungan Kemenag Sumenep. Tindakan yang dinilai telah mencontreng nama baik institusi itu, dilakukan dengan dalih untuk pembiayaan pendistribusian buku atau bahan ajar K 13 dari Kanwil Jawa Timur, hingga sampai ke masing-masing lembaga yang berada dibawah naungan kemenag sumenep itu.

Informasinya, dana yang telah dipungut oleh oknum kemenag itu beranika ragam atau sesuai dengan jenjang pendidikan. Untuk Madrasah Ibdidaiyah (MI) dipungut sebesar Rp 25 ribu dengan jumlah lembaga pendidikan sebanyak 538 lembaga, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipungut sebesar Rp 35 ribu dengan jmlah lembaga mencapai 307 lembaga. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA) oknum kemenag itu melakukan pungutan sebesar Rp 35 ribu dengan jumlah lembaga sekitar 138 lembaga.

Jadi, ketika dikalikan dana yang dipungut dengan jumlah lembaga di kabupaten sumenep, dana yang dipungut oleh oknum kemenag mencapai Rp 28.920.000 dengan rincian untuk MI Rp 13.450.000, MTs Rp 10.745.000 dan untuk MA Rp 4. 725.000.

"Informasi yang kami terima seperti itu, bahkan saat ini sudha santer dibeicarakan dikalangan pengelola lembaga dibawah naungan kemenag itu," kata Ketua Jatim Corruption Watch (JCW) Abd. Rahman kepada Koran Madura.

Bahkan, lanjut Rahman jika itu benar adanya, dirinya sangat kecewa. Sebab, tidak seharusnya tindakan yang mengarah terhadap sifat tercela itu, dilakukan oleh lembaga yang berada dibawah naungan Kementrian Agama.

Sebab, kemenag itu sendiri sudah banyak kalangan termasuk masyarakat kecil yang menilai bersih dari tindakan tersebut.

Hanya saja kenyataan dilapangan, kata Rahman, lembaga yang dinilai sucing dari perbuatan memalukan itu, malah terkesan lebih parah dari pada lembaga pemerintahan yang lain. Bahkan, dengan tindakan itu, kemenag terkesan sudah melegalkan aksi serupa dikalangan masyarakat umum. ”Kami tidak mengerti kok bisa hal itu sampai terjadi, padahal tindakan itu bukan hanya mencontreng nama baik institusi saja, melainkan sudah mendekati pencemaran agama,” terangnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Moh. Emran menyayangkan adanya aksi tersebut. Sebab, tindan itu tidak seharusnya dilakukan oleh oknum kemenag. ”Apapun alasannya, yang namnya pungli itu sudah menyalahi aturan,” katanya

Bahkan walaupun saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti adanya tindkan itu, namuan dalam waktu dekat dirinya berjanji akan melakukan penelusuran terhasp sejumlah lembga yang berada di bawah naungan kemeng itu.

Bahkan jika nantinya ditemukan adanya kejanggalan yang sampai melawan hukum. Maka pihaknya juga tidak akan segan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. ”Makanya kalau masyarakat sudah menemukan indiksi yang diduga menyimpang. Silahkan laporkan saja pada kami. Sehingga kami bisa mengambil sikap untuk menyelesaikannya,” ungkapnya.

Sayangnya Kepala Kemenag Sumenep Moh. Shodiq saat dhubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif sampai berita ini diturunkan.

Sementara Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Sumenep Rifa’i Hasyim membenarkan adanya pungutan tersebut, dengan dalih untuk penjemputan buku materi K13, kemnag tidak mempunyai anggran khusus.

Sehingga pihaknya, berembuk dnegn sejumlah ppengawas untuk memecahkan persolan tersebut, yang pada akhirnya dibegbankan terhadap sejumlahlembaga yang ada.

Kendati demikian, pihaknya tidak membenarkan pungutan tersebut sampai mencapai Rp 35 ribu setiap lembaga. ”Setelah kami kalkulasi, biaya untuk transportasi itu ketmu angka Rp 25 setiap lembga. Jadi kalu lebih dari itu kami tidak tahu,” terang mantan Kasek MTs N Tarate itu.

Sementara jumlah buku yang harus diparani oleh kemenag ke kanwil sebanyak 180 Eks. Sedangkan untuk biaya transportasinya setiap satu kali berangkat membutuhkan anggran Rp 2 juta untuk ongkos satu truk. ”Saat ini sudah 8 truk yang sampai ke seumenep,” ungkapnya.

Dikatakan, adapun biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan membuthkan anggran senilai kurang lebih Rp 20 juta. ”Kalau dikalkulasikan secara keseluruhan, kira-kira segitu. Bayangkan saja kami sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 18 juta saat ini,” tukasnya. (D88/F93)

Dewan Tekan Perbaikan DBS 2 Tidak Memakai APBD

Kapal DBS II Bersandar di Pelabuhan Kalianget

SUMENEP - Dul Siam Ketua Komisi C DPRD Sumenep menekan PT Sumekar salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi pengoperasian DBS 2, menekan perbaikan kapal DBS 2 tidak menggantungkan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) setempat.

”PT Sumekar harus siap memperbaiki tanpa menggunakan dana APBD, walaupun untuk melayani rute kepulauan butuh subsidi dari pemerintah,” kata politisi PKB asal Kepulauan itu.

Munculnya isu perbaikan kapal DBS 2 tersebut, melihat kondisi transportasi laut saat ini yang dinilai kurang memadai. Sehingga, untuk mengatasai lekurangan itu, tidak boleh tidak kapal DBS 2 harus dioperasikan. Namun sebelum diopersikan, kapal DBS 2 itu harus dilakukan perbaikan kembali.

Hal itu mengingat kondisi kapal DBS 2 sudah lama mangkrak. Mangkraknya kapal milik aset Pemkab Sumenep itu, lantaran kondisi kaal rusak parah karena termakan usia.

Namun, pengoprasian kapal dengan kapasitas ratusan penumpang itu tidak gratis. Pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi untuk menunjang biaya operasionalnya. Sebab, jika tidak perusahaan plat merah itu akan rugi.

Untuk itu lanjut Dulsiam, meminta agar kapal milik Pemkab ini harus segera diperbaiki. Sebab, jika dibiarkan terus seperti itu, dalam kapal tersebut akan tenggelam. ”Ini aset daerah yang harus diselamatkan. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Dulsian menambahkan, berdasarkan hasil permbicaraan dengan managemen PT Sumekar, PT Sumekar sudah menyatakan siap untuk melakukan perbaikan kembali tanpa harus menggantungkan terhadap APBD setempat. "Kalau untuk perbaikannya PT. Sumekar siap untuk membenahi, namun kalau untuk pengoperasiannya masih tetap APBD menyumbangnya," terangnya

Sebab, menurut Dul Siam, jika tidak disuplai dari APBD, dikhawatirkan perusahaan plat merah itu terancam merugi.

Direktur PT Sumekar Rasul Junaidy mengatakan, dirinya siap memperbaiki kapal dengan bobot ribuan ton tersebut. Bahkan, jika tidak ada rintangan dalam waktu dekat proses docking bisa segera dilakukan. ”Kalau rencana pengoprasian kapal itu disetujui maka proses docking bisa segera kami lakukan,” katanya.

Rasul panggilan dari Rasul Junaidy menejelaskan, berdasarkan kesepakatan dengan komisi C untuk biaya docking yang diperkirakan lebih dari 1 miliar. Untuk dana itu manegemen suap untuk menalangi sendiri. Sehingga, tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ”Kami masih perlu melakukan survei untuk mengetahui total kerusakan,” tembahnya.

Namun, untuk biaya oprasionalanya perlu adanya subsisdi dari pemerintah. Sebab, jika DBS 1 dan DBS 2 diporasikan secara bersamaan maka salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) itu akan mengalami kerugian. ”Saat ini kami masih menghitung jumlah subsidi untuk disetorkan kepada DPRD,” katanya.

Jika kapal tersebut benar-benar bisa dioprasikan, maka manegemen akan memfokuskan kapal itu untuk angkutan barang. Sementara untuk penumpang tetap akan ditampung menggunakan kapal DBS 1. Hal itu dianggap lebih baik dibandingkan harus mengoprasikan semuanya untuk penumpang.

Rasul menejlaskan, saat diteerima dari managemen yang lama kondisi seudah seperti itu. Sehingga, selama ini keberadaan kapal itu menjadi beben. Bahkan, untuk menekan biaya 12 ABK kapal dirumahkan. Sehingga saat ini hanya tinggal tiga orang.

Dikatakan upaya untuk mengoprasikan kapal sudah pernah dilakukan sebelumnya. Menegemen sudah pernah mencari sudah pernah mencari perusahaan pelayaran yang mau menyewa kapal tersebut. Namun, karena spesifikasi tidak cocok mereka membatalkannya. (D88/F93)

SMA NU Sabet Dua Juara Tertinggi Dalam Lomba GJS

SUMENEP -  Upaya untuk meraih juara tertinggi dalam lomba gerak jalan shalawat (GJS) yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Ulama’ (SMA NU) Sumenep sedah terpenuhi. Bahkan, dalam perlombaan GJS yang diselenggaran oleh Gerakan Pemuda Ansor Sumenep itu, SMA NU Sumenep berhasil meraih juara satu dan juara dua untuk ketegori pelajar putera dan puteri.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP NU) Sumenep Moh. Iksan menjelaskan, diraihnya juara tertinggi itu tidak lain berkat dukungan dan semangat juang seluruh siswa untuk mengikuti acara perlombaan ditingkat kabupaten itu.

Diraihanya dua juara tetinggi itu, lanjut Iksan, menandakan jika kreasi SMA NU sudah mulai diakui oleh banyak kalangan. ”Diakui atau tidak, saat ini popularitas SMA NU Sumenep sudah mulai naik daun,” katanya

Bahkan, lanjut Iksan, dirinya bersama stage holder SMA NU akan terus berupaya untuk meningkatkan kreatifitas anak didiknya kedepan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan khusus.

 Sehingga prestasi yang telah diraihnya itu tidak tumpul sampai ditingkat kabupeaten saja, melainkan bisa tembus ditingkat regional maupun nasional. Baik dalam perlombaan GJS maupun perlombaan yang lain, seperti lomba O2SN dan lomba festifal seni lainnya.

”Kami tidak ingin siswa SMA NU ini hanya memiliki satu keterampilan saja. Maknya, kami terus akan melakukan bimbingan kedepnnya,” ujarnya.

Selain melakukan pelatihan dan bimbingan yang besifat psikomotorik, pihaknya juga akan melakukan bimbingan spritual. Seperti mewajibakan seluruh siswa setiap pagi untuk mengikuti pengajian kitap kuning dan tahlil bersama.

Sebagai rasa syukur atas diraihnya sejumlah pengharagaan oleh siswa SMA NU dan juga sebagai rasa syukru atas dipilihanya kader NU Drs Salahoddin sebagai kepala Sekolah SMA N I Batuan dan Drs. Syamsul Hidayat, M.Pd sebagai kepala Sekolah SMA I Sapaken.

Maka SMA NU menggelar doa bersama dan syukuran, Senin (17/11) yang dihelat di aula SMA NU Sumenep. ”Dalam acara ini juga ada serah terima jabatan. Yang pada intinya dari NU untuk NU,” tukasnya. (D88/F93)