Harga Garam Tak Kunjung Membaik

SUMENEP – Hingga memasuki akhir musim kemarau, harga garam petani di Kabupaten Sumenep tidak kunjung membaik. Kondidi itu membuat petani garam mengaku sudah muak dengan permainan harga garam yang mencekik leher.
Informasinya, harga di pasar masih di bawah cenderung stagnan. Untuk kualitas 1 (KW-1) harga yang dipatok Rp 550 ribu. Sementara untuk kualitas 2 (KW-2) harganya berkisar di bawah angka Rp 500 ribu.
 Harga itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga ketentuan pemerintah. Sebagiamana diatur dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nomor 2 2011 jauh lebih tinggu yakni Rp 750 ribu untuk KW-1 dan Rp 550 rubu untuk KW-2.
Patokan harga yang diberikan oleh pedagang dianggap tidak melanggar ketentuan pemerintah. ”Jelas harga yang dipatok perusahaan sudah tidak mengindahkan peraturan itu,” tegas Hasan Basri, Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras), kemarin.
Dikatakan, kondisi seperti itu terus dialami oleh petani garam setiap tahun. Bahkan upaya untuk menaikkan harga garam sudah pernah dilakukan. Dirinya, pernah meminta pemerintah pusat untuk menginformasikan kondisi di bawah.
Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.  Bahkan, karena tidak kunjung ditanggapi petani kapok menggelar kasi seperti yang pernah dilakukan. ”Kami sudah pernah mendatangi pemerintah pusat. Tapi, ternyata hingga saat ini, sama sekali tidak ada respon seperti yang diharapkan petani garam,” katanya.
Menurutnya, petani garam di Madura seperti sapi perah. Karena hanya dikondisikan untuk terus menyuplai kebutuhan garam Nasional. Sementara kesejahteraan petani garam tidak diperhatikan. Kondisi seperti itu dianggap tidak adil bagi para petani.
Lebih lanjut pria asal Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, itu memaparkan bahwa tidak ada sanksi apa pun yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang dikeluarkan. Padahal sanksi itu diyakini dapat menekan perusahaan untuk membeli garam petani dengan harga yang sudah ditentukan.
Sementara itu Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Saiful Bahri mengatakan, tidak bisa berbuat banyak terhadap harga garam. Sebab, hal itu merupakan kewenangan pengusaha. ”Saya cuma bisa menghimbau agar garam Sumenep dibeli dengan harga tinggi.
          Saiful mengatakan, harga garam sangat dipengaruhi oleh kwalitasnya. Sementara penilaian pengusaha kwalitas garam di Kabupaten Sumenep tidak sampai pada kwalitas 1 (KW-1). Sehingga garam milik petani masih dihargai dengan harga rendah.
Dikatakan, untuk meningkatkan kualitas garam dirinya telah melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan memberi bantuan geo membran terhadap 93 kelompok tani. Dengan bantuan itu dia berharap kualitas garam seamki baik. (S/88)

Bupati Sumenep Kembali Terima Pataka

Madura Online

SUMENEP – Arya Wiraraja, orang pertama yang menjabat sebagai adipati di Kadipaten Sumenep, yakni pada Tahun 1269,  menyerahkan pataka kepemimpinannya pada Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Minggu (02/11/2014). 

 

Penyerahan Pataka (lambang keraton) oleh Arya Wiraraja kepada Bupati Sumenep, dimaksudkan agar Bupati Sumenep sekarang bisa melanjutkan cita-cita kepemimpinan beliau pada zaman dulu. Bupati Sumenep sekarang ditekankan agar lebih dekat masyarakat kecil, dan memperhatikan persoalan ekonomi, yang melanda masyarakat Sumenep saat ini.

 

Prosesi serah terima pataka dari Adipati pertama ke Bupati Sumenep sekarang, dilakukan di depan Masjid Agung atau Masjid Jamik Keraton Sumenep, yang sudah disulap menjadi kraton tempo dulu. Serah terima petaka kepemimpinan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sumenep ke 745. 

 

Dalam acara serah terima pataka kepemimpinan itu, melibatkan ratusan penari, serta berbagai kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep, untuk menyambut kedatangan Adipati pertama, yang menjabat pada Tahun 1269. Arya Wiraraja dilantik sebagai adipati Sumenep oleh Prabu Kertanegara, saat usianya masih 37 tahun, kehadiran Arya Wiraraja ke Sumenep langsung disambut putri-putri Sumenep, dengan taburan beras kuning sebagai lambang tolak bala. 

 

Usai posesi Arya Wiraraja, persembahan hari jadi Kabupaten Sumenep dilanjutkan dengan pagelaran Sendratari, dengan tema “Sumenep Mutiara tiga jaman”. Rangkaian acara peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep, diakhiri dengan Pawai Seni dan Budaya dari 14 Kabupaten se-Jawa. Timur, yang ikut dalam Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) yang ditempatkan di Sumenep.

"Kabupaten Sumenep mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) 2014, sehingga 14 kabupaten yang ikut dalam FKPU ikut menyemarakkan prosesi peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep ke 745," kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Minggu (2/11/2014).

 

Busyro memaparkan, momen peringatan hari jadi kali ini membuka kembali lembaran sejarah yang pernah dituliskan para pendahulu.  Dengan momen peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep ke 745, masyarakat harus bisa mengambil hikmah dari pelajaran sejarah, agar Kabupaten Sumenep menjadi 'The Soul of Madura Sumenep'.

 

Dikatakan, Kabupaten Sumenep mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa, temasuk kekayaan pariwisata. Ada beberapa lokasi  wisata yang ada di Kabupaten Sumenep, yang sangat menarik untuk dikunjungi, seperti wisata religi, wisata alam, serta wisata kesehatan di Pulau Giliyang.

 

"Kegiatan ini untuk mengenang dan memperingati berdirinya Kabupaten Sumenep. Selain itu, juga untuk melestarikan budaya lokal, dan memperknalkan budaya pesisir utara," timpal Febriyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sumenep.

Sementara Budayawan Sumenep, Edy Setiawan, mengaku sangat puas dengan pagelaran budaya yang ditampilkan pada peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep ke 745. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merayakan peringatan hari jadi kaliini, mampu mengeksplor semua kesenian tradisional yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Sumenep.

 

"Peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep kali ini sangat memuaskan, karena pada peringatan kali ini, pemerintah mampu mengeksplor kesenian taradisional yang masih ada ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesenian tradisional maupun budaya yang ada ditengah masyarakat, bisa ditonton khalayak ramai,” pungkas Edy Setiawan.

 

Acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 745, mengambil tema Pesona Pulau Giliyang, di hadiri ribuan masyarakat dari berbagai pelosok, serta puluhan turis mancanegara, seperti Spanyol, Belgia, Jerman, Polandia, dan Amerika. Usai acara prosesi peringatan hari jadi, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, melepas kirab pawai budaya yang di ikuti 14 kabupaten di Jawa Timur. (J88/F93)

GP Ansor Sukses Gelar Diklatsar

junaidi/maduraonline

SUMENEP - Perjuangan seluruh pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sumenep untuk mencetak kader NU yang militan ternayata membuahkan hasil yang memuaskan. Buktinya, pengurus GP Ansor telah berhasil melaksankan Kemah Bakti dan Diklatsar terhadap 551 Kader NU di ujung timur pulau Madura ini. Acara yang berlangsung selama tiga hari, yakni mulai dari 26-28 September itu bertujuan untuk menceta kader NU yang militant.

Menariknya, dalam acara pembukaan Kemah Bakti dan Diklatsar yang dihelat di lapangan Sepakat Kecamatan Lenteng, langsung dibuka oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Tidak hanya itu, orang nomor di Kota Sumekar itu menjadi inspektur upacara pembukaan acara dimaksud.

Ketua GP Ansor Cabang Sumenep Moh. Muhri mengatakan, digelarnya acara tersebut sebagai bentuk keperdulian NU terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). ”Jadi, semua banser ini sebagai benteng NKRI,” katanya

Selain itu, juga banser ini nantinya akan menjadi benteng aqidah Ahlussannah waljamaah, yang saat ini sudah banyak tercoreng dengan adanya gerakan golongan radikal. Bahkan, tugas Banser tersebut juga akan menjadi benteng ulamak NU yang bersifat cultural. ”Kmai harap, setelah ada kegiatan ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial saja, melainkan harus ada tindak lanjut setelah sampai di PAC masing-masing,” harapnya

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim  mengatakan, keberadaan Banser telah banyak mewarnai kiprah bumi pertiwi. Banser selalu menjadi barisan pertahanan dalam dinamika perjalanan bangsa. "Banser yang berdiri pada tahun 1962 juga mempunyai peran penting dalam memberantas PKI dan antek-anteknya. Banser merupakan benteng pertahanan ulama' dan mempertahankan NKRI tanpa melihat atau golongan maupun agama." ujarnya. (88)

Petani Mulai Rasakan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Ilustrasi

SUMENEP - Kelangkaan Pupuk Bersubsidi saat ini mulai dirasalan oleh masyarakat Kecamatan Ganding, Sumenep, Jawa Timur.

"Disini sangat sulit untuk mendapatkan pupuk, padahal sebentar lagi sudah musimnya memasang pupuk untuk tanaman jagung," kata salah satu warga Kecamatan Ganding, Sumenep, Jawa Timur, Hasimah.

Bahkan, walaupun ada pupuk bersubsidi itu, harganya diataa Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "Kalaupun ada harganya diatas seratus ribu per satu saknya (50 Kg)," terang wanita yang berprofesi sebagai petani itu.

Sesuai HET harga pupuk bersubsidi itu Rp 90 per 50 Kg. Sementara dikalangan petani berkisar antara Rp 100 ribu sampai Rp 110 ribu per 50 Kg. "Ini bagi kami cukup membetatkan. Karena harganya sudah diluar batas normal," keluhnya.

Menurut Hasimah, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga tersebut, karena stok pupuk saat ini berkurang. Bahkan, banyak pupuk dari luar yang masuk ke daerahnya. "Yang saya dengar seperti itu. Namun pastinya kami kurang tahu juga," tukasnya. (D88/F93)

Warga Geger, Galian Tanah Dipenuhi Ular Berbisa

Azizi

SUMENEP - Sejumlah warga Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, di gegerkan penemuan puluhan ular berbisa dibekas galian tanah milik warga setempat.

"Pemburuan ular terus dilakukan oleh warga disini, tadi sekitar pukul 10.30 baru empat ular yang berhasil ditangkap," kata Azizi salah satu warga setempat.

Bahkan, lanjut pemuda yang tergabung dalam Group Pemuda Peghe' itu, saat ini pencaharian tetap dilanjutkan, walaupun dalam keadaan hujan lebat. Sebab, sejumlah warga khawatir jika dihentikan pemburuannya, ular berbisa itu sampai menyusup ke rumah warga. "Makanya, walaupun hujan tetap diterusin pemburuannya," ujar Azizi.

Hal senada juga dikatakan oleh Zainullah. Dirinya merasa terkejut saat memdengar jika disekitar rumahnya ditemukan banyak ular. Padahal, sebelumnya tidak pernah satupun ular yang ditemukan. "Walaupun kami sering keluar malam, tidak pernah berjumpa dengan ular-ular itu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap agar pemburuan tersebut terusdilakukan. "Jangan sampai ular-ular itu memakan korban," tukasnya. (88/93)

Penggunaan Dana DAK Rp 298 Juta Tidak Sesuai Juknis

SUMENEP - Realisasi Dana Anggaran Khusus (DAK) yang dikucurkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, dinyalir  tidak tepat sasaran. Dana Rp 298 juta yang bersumberkan dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2013, diberikan pada dua lembaga yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Pragaan, sebesar Rp 158 juta,  dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamaran Bluto, sebesar Rp 140 juta.

 

Sesuai nomenklatur yang ada, dana tersebut seharusnya digunakan untuk Rehahap Kelas Besar (RKB). Tapi realisasi dilapangan dana tersebut dialihkan pada pekerjaan lain, yang tidak termasuk dalam nomenklatur.

 

Dana ratusan juta itu, digunakan untuk pemasangan paving pada halaman SMA di Kecamatan Pragaan. Sedangkan yang di Kecamatan Bluto, dialihkan untuk rehap ruang kelas PAUD (Pembelajaran Anak Usia Dini).

 

"Pengguanaan dana bantuan ini sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan nomenklatur, yang mengkhususkan dana tersebut untuk RKB, tapi dilapangan malah dialihkan pada paving dan rehap ruang kelas PAUD, kan aturannya sudah jelas untuk SMA,” kata Junaidi salah seorang aktivis LSM di Sumenep

 

Anehnya, meski penggunaan dana DAK 2013 sudah tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada, Diknas Sumenep terkesan tutup mata dan bungkam terhadap permasalahan tersebut. Diknas tetap menerima SPJ realisasi dari dua lembaga tersebut, sehingga masyarakat menilai bungkamnya Diknas Sumenep, ditengarai ada konfirasi antara pihak lembaga dengan petugas Diknas.

 

“Bisa saja terjadi konspirasi antara Diknas dengan lembaga, wong faktanya sudah jelas dana DAK dialihkan pada pekerjaan lain, masih saja tidak ada teguran dan SPJnya tetap saja di terima,” sesalnya.

 

Kepala Disdik Sumenep, A. Shadik, sampai berita ini diturunkan belum bisa dimintai konfirmasi, beberapa kali dihubungi nomor telepon selulernya, terdengar nada sedang tidak aktif. Bahkan pesan singkat yang dikirim ke nomor pribadinya, juga tidak mendapat balasan.

Sementara Dulsiam, anggota DPRD Sumenep menyayangkan penyalahgunaan bantuan, yang dilakukan dua lembaga dibawah naungan Diknas. Bahkan politisi PKB dari kepualauan itu, meminta Diknas Sumenep bertanggungjawab atas penyalah gunaan bantuan itu.

"Kami sangat menyayangkan kejadian itu, kenapa anggaran yang nilainya ratusan juta untuk RKB malah digunakan untuk paving dan rehap ruang PAUD, ini kan aneh dan Diknas selaku pengelola anggaran itu, harus segera bertindak dan bertanggungjawab atas masalah ini," kata Dulsiam.

 

Menurutnya, setiap program yang bersumberkan dari APBD, wajib hukumnya direalisasikan sesuai juknis (petunjuk tekhnis) dan RAB (Rancana Anggaran Dan Belanja) yang ada. Kalau juknisnya  memang untuk RKB (Rehab Kelas Baru), tidak boleh dipergunakan untuk yang lain-lain, terkecuali bila ada dana lebih.

 

“Baru dana DAK bisa digunakan untuk kebutuhan lain, bila memang ada dana lebih dari Juknis yang ditetapkan, kalau juknisnya belum dikerjakan malah dananya dipergunakan untuk pekerjaan lain, itu salah besar,” pungkasnya. (88)

Kejari Sumenep Periksa 27 Saksi Dugaan Penggelapan Raskin

SUMENEP – 27 orang warga asal Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Sumenep, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Senin (3/11/2014).

Mereka diperiksa sebagai saksi terkait laporan dugaan penyelewengan bantuan beras untuk masayarakat miskin (Raskin), yang diduga dilakukan perangkat desa setempat. Dari 27 orang saksi yang dipanggil Kejari hanya 23 orang yang memenuhi paanggilan Kejari, sedangkan 4 orang saksi lainnya tidak bisa hadir lantaran sedang karena sedang diluar kota.

Pemeriksaan saksi dugaan penyimpangan bantuan raskin, dilakukan secara tertutup di ruangan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep. Saksi diperiksa secara maraton oleh tiga orang penyidik, seputar dugaan penyimpangan bantuan raskin yang dilakukan oknum aparat desa.

“ Ada 27 orang warga yang dipanggil ke sini, namun mereka tidak bisa hadir  karena sedang berada diluar kota, hanya 23 orang yang  hadir,” Kata Jufri (47), warga Dusun Buraja, Desa lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Sumenep, Senin (3/11/2014).

Pemanggilan warga desa lapa Laok oleh kejari Sumenep dilakukan, agar masyarakat bisa memberikan kesaksian, terkait benar tidaknya laporan dugaan penyimpangan penyaluran raskin oleh perangkat desa setempat beberapa waktu lalu. Bahkan dua tokoh masyarakat desa setempat yakni, H. Saleh (49), dan Fuad (50), turut diperiksa sebagai saksi oleh Kejari Sumenep.

“ Tidak warga yang dieriksa sebagai saksi oleh Kejari, tapi dua tokoh masyarakat yang ada di desa kami juga diperiksa sebagai saksi, padahal mereka ada yang sama sekali tidak menrima bantuan raskin,” beber Jufri.

Sementara Moh. Sigiyanto, Kasi Pidsus Kejari Sumenep, membenarkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan laporan penyelewengan bantuan raskin pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat  (RTSPM), oleh aparat desa setempat. Selain itu, Kejari Sumenep ingin melengkapi data penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan, demi pengembangan kasus selanjutnya.

“ Hari ini kami memanggil 27 orang warga Desa lapa Laok, sebagai saksi laporan dugaan penyelewengan distribusi beras untuk warga miskin (raskin), yang dtengarai tidak sampai utuh pada RTSPM, hal ini kami lakukan untuk melengkapi data penyelidikan yang kami laakukan saat ini,” pungkas  Moh. Sigiyanto.

Informasi dilapangan, oknum aparat Desa Lapa Laok, diduga melakukan penyelewengan pendistribusian pada RTSPM,  jatah raskin yang semestinya disalurkan 15 kg pada penerima, tenrnyata hanya 12-13 kg yang disalurkan. Raskin yang terima masyarakat tekor antara 2-3 kg, tidak hanya itu ada penerima raskin yang hingga 5 bulan tidak mendapat jatah raskin, akibatnya masyarakat marah dan melaporkan kasus tersebut ke Kejari Sumenep. (88)