Selasa, 18 November 2014

Mahasiswa Sumenep Tuntut RI 1 Mundur


Terkait Kenaikan Harga BBM
SUMENEP – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi, Selasa (18/11) ke kantor Bupati Sumenep, SPBU, dan DPRD setempat. Mereka memprotes kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM, sementara harga minyak dunia saat ini sedang melorot turun.

Sejumlah kelompok intelektual itu, pemerintah Indonesia dinilainya salah kaprah karena tidak pernah memperhitungkan efek yang akan di timbulkan dari kenaikan harga BBM. Sebab dapat menyengsarakan rakyat dimasa yang akan datang. ”Dengan naiknya harga BBM, berarti pemerintah Indonesia telah membuka gerbang kesengsaraan bagi rakyat. Karena dengan kenaikan BBM, semua harga kebutuhan pokok akan ikut melambung tinggi,” teriak teriak korlap aksi, Imam syafi'i.

Oleh sebab itu, mahasiswa Sumenep meminta pemerintah Indonesia mencabut kebijakan yang terlanjur di umumkan, karena efeknya akan sangat besar bagi masyarakat. Jika pemerintah tetap bersikukuh dan tidak akan mencabut kebijakannya itu, maka sebaiknya pemerintah Indonesia (Jokowi – Jk) mundur dari jabatannya. "Tolak Kenaikan Harga BBM atau Jokowi-JK Mundur dari Jabatannya". teriaknya.

Di depan kantor DPRD, massa PMII melakukan orasi dan menggedor pagar pintu masuk. Setelah melakukan orasi sekitar 20 menit, mereka dengan tertib membubarkan diri. (S/88)

Bupati Ajak PNS Lebih Profesional



Sebanyak 534 PNS Disumpah
SUMENEP – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Sumemep sduah resmi menjadi abdi negara setelah diambil sumpahnya, Selasa (18/11) keamarin. Pengambilan sumpah itu dilakukan oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Menariknya pada saat pengambilan sumpah itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menghimbau agar kedepannya lebih profesional dalam menjalakan tugasnya.
”Kami harap, kedepannya lebih profsional lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Kami tidak ingin PNS terkesan hanya menjalankan kegitan rutinitas setiap harinya, namun harus lebih kreatif dan inovatif lagi kedepannya,” kata Bupati Sumenep A. Busyro karim dalam sambutannya.
Sementara itu kepala BKPP Sumenep Titik Suryati mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhada PNS agar menjadi aparatur negada dan abdi masyarakat yang taat pada pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, utamanya bagi PNS yang belum mengambil sumeah di berbagai SKPD yang ada.  ”Ini tidak hanya diikuti oleh pegawai baru. Tapi, juga diikuti oleh PNS lama yang belum mengambil sumpah jabatan,” tukasnya. (D88/F93)

Uji Coba Pertanian Organik Dinilai Gagal

Ilustrasi
SUMENEP – Uji coba pertanian organik yang dilakukan oleh Dinas Pertanan dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep mendapat sorotan tajam dari kalngan dewan perwakilan rakyat (DPRD) setempat. Pasalnya, uji coba yang dilakukan sekitar akhir tahun 2013 yang lalu dinilai tidak membuahkan hasil.
Bahkan saat ini mayoritas petani di kabupaten sumenep masih tetap mengkonsumsi pupuk berbahan kimia. Sebab, mereka menilai penyerapan bagi tanaman, baik tanaman padi maupun tanam holtikultural lainnya lamban. ”Mayoritas disini masih mengunkan pupuk Urea (pupuk berbahan kimia). Karena saat meggunakan pupuk organik selalu gagal. Mungkin tanahnya yang tidak cocok,” kata salah satu petani asal Kecamatan Ganding Sahawi.
Untuk diketahui, sekitar diakhir tahun 2013 yang lalu, Disperta telah melakukan uji coba pupuk organik untuk tanaman padi dan jagung. Uji coba itu diletakkan di tiga kecamatan, diantaran Kecamtan Dasuk dengan komoditi Jagung dan Padi dan di Kecamtan Dungkek dengan komoditas Padi. Bahkan, pada saat panin raya, Disperta sengaja merayakannya. Hanya saja, upaya tersebut dinilai gagal.
Sebab, selain adanya program itu hanya terkesan buang-buang anggaran dan pencitraan semata, juga tidak bisa memberikan daya tarik untuk dapat merubah pola fikir petani sebelumnya. Sehingga, adanya uji coba tersebut dinilai tidak memberikan pencerahan masa depan petani yang lebih baik lagi.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari mengatakan, dalam pantauannya dilapangan, masih banyak petani yang msih mengkonsumsi pupuk bersubsidi itu. ”Walaupun sudah dilakukan uji coba, namun pola fikir petani masih tetap seperti dulu, yakni masih mengantungkan pada pupuk berbahan kimia,” katanya
Menurut Juhari, belum berubahnya pola fikir tersebut, disebabkan kurnagnya perhatian dari satker terkait. Sebab, saat ini petani masihbelum bisa membedakan manfaat dan kegunaan menggunakan pupuk organik pada tanman dan kesehatan. ”Kami kira, kalau hanya melaukan uji coba itu sangat mudah, namuan kalu tidak diimbangi dengan konsistensi perubahan yang dilakukan, maka uji coba itu percuma dilakukan,” terangnya.
Seharusnya, lanjut politisi PPP itu, jika salah satu SKPD sudah melakukan uji coba, maka SKPD tersebut melakukan tindak lanjut dnegan cara melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Sehingga, dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah tidak terkesan hanya dijadikan bancakan untuk meraup keuntungan semata.
”Kalau memang mempunyai tekat untuk membangkitkan petani yang lebih baik, itu harus dilakukan. Namun fakta dilapangan tidak. Malah setelah uji coba selesai, daerah itu langsung ditinggalkan begitu saja. kan kegiatan itu jadi percuma dilakukan,” ungkapnya dengan nada penuh kesal.
Sayanganya, Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, jika adanya luncuran program baru terebut sudah direspon baik dikalangan petani. Bahkan saat ini berdsarkan pantuannya, sudah banyak petani yang sudah beralih menggunakan pupuk organik.
Sebab, melihat dari hsil uji coba yang dilakukan, hasilnya lebih melimpah dibandingkan dnegan memakai pupuk yang banyak mengandung unsur kimia. ”Bayangkan, untuk tahap pertama saja setiap hektarnya bisa menghasilakan sebanyak 8-9 kwintal. Sedangkan  jika memakai pupuk kimia diperkirkan hanya bisa menghasilkan sebanyak 4-5 kwintal setiap hektarnya,” katanya.
Selain itu, lanjut Bambang, pengunaan pupuk berkimia itu, dinilai dapat mematikan hultikultural tanah. Sehingga, mengakibatkan kesuburan tanah semakin berkurng, hingga pada akhirnya menjadi tanah mati. ”Ini merupakan langkah kami agar petani tetap bisa berproduksi kedepannya,” terangnya. (D88/F93)

Fraksi PKB Kuasai Posisi Strategis Gedung Dewan



SUMENEP – Fraksi Partai penguasa yakni Paratai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusai jabatan strategis dilingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep pereode 2014-2019.
Informsi yang dihimpun Madura Online, angota F PKB itu berada di posisi strategis, yakni mulai dari Ketua DPRD Sampai jabatan strategis di empat komisi. Anggota F PKB itu diantaranya Kemapat Hamid Ali Munir sebagai wakil komisi A, Risnawi Sekretaris, Komisi B, Dul Siam sebagai ketua komisi C dan Moh. Imran sebagai sekretaris komisi B.
Penempatan Anggota F PKB diposisi strategis itu diakui oleh Ketua DPRD Sumenep Herman dali Kusuma. Namun walaupun demikian, dirinya tidak bisa melakukan perombakan kembali.
Sebab, perubahan komisi saat ini sudah final. ”Sebagaiman yang telah disepakati dalam rapat paripurna, untuk pimpinan komisi, semua anggota paripurna sepakat untuk tidak mengkocok ulang. Artinya struktur komisi tetap sebagaomana sebelumnya," katanya.
Oleh sebab itu, politisai PKB mengatakan, keempat pimpinan komisi sudah bosa menjalankan tugasnya sebagaimana meatinya.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Moh. Hanafi mengatakan, jika dirinya pernah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan di srtktur komisi. Hanya sja, permohoan tersebut tidak dikabulkan. ”Memang kami mengajukan beberpa saat lalu. Namun tidak diterima dengan alasan karena sudah diparipurnakan,” katanya
Kendati demikian, lanjut Hanafi mengatakan, walaupun struktur komisi saat ini tidak berubah, bukan berarti akan bertahan smpai akhir masa jabatan. Sebab dalam peraturan struktur komisi tetap bisa berubah namun dalam jenjang minimlnya 2,5 tahun. ”Ini kalau tidak ada permasalahan yang signifikan, ya kalau ada permasalahan kapan saja itu bisa berubah,” terangnya
Untuk diketahui penetapan pimpinan badan kehormatan (BK) dan badan legislasi (Baleg) hingga saat ini belum rampung. Rapat paripurna yang diegendakan untuk menetapkan pimpinan di dua alat kelengkapan itu kembali ditunda.
Alasan penundaan itu karena anggota dewan tidak konsentrasi untuk menentukan pimpinan. Sebab, para wakil rakyat sedang mempersiapkan untuk kunjungan kerja (kunkur). Dijadwalkan, penetapan pimpinan akan dilaksanakan pada Senin (24/11) mendatang. (D88/F93)

Struktur Pimpinan Komisi DPRD Sumenep Pereode 2014-2019












Komisi A
Darul Hasyim (Fraksi PDI Perjuangan) ketua,
Hamid Ali Munir (Fraksi PKB) wakil ketua,
Khuzaini Adhim (Fraksi PAN) sebagai sekretaris.

Komisi B
adalah Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra Sejahtera) ketua,
Juhari (Fraksi PPP) sebagai wakil ketua,
Risnawi (Fraksi PKB) sebagai sekretaris.

Komisi C Dulsiam (Fraksi PKB) ketua,
Dwita Andriyani (Fraksi PAN) wakil ketua,
M Syukri (Fraksi PPP) sekretaris.

Komisi D
Subaidi (Fraksi PPP) ketua,
Abrari (Fraksi PDI Perjuangan) wakil ketua,
Imran (Fraksi PKB) sekretaris

Silaturahmi Sebagai Media Strategis



      SUMENEP – Berbagai macam cara yang dilakukan untuk mempererat tali prsaudaraan antar mitra kerjanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, Selasa (18/11). Bank plat merah itu menggelar acara silaturahmi denan sejumlah mitra kerjanya yakni seluruh bendahara SKPD (Satuan Perangkat Daerah) yang berada dilingkungan Kabupaten Sumenep.
          Aacara yang dihelat di Aula Hotel C 1 itu, diikuti sebanyak 120 orang yang posisinya menjabat sebagai bendahara dimasing-masing SKPD yang ada. Dalam acara tersebut juga tampak hadir Komisaris BPRS Bhakti Sumekar Hadi Soetarto yang juga sebagai Sekretari Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep.
Pantaun Madura Online, kegiatan tersebut dari awal acara sampai akhir berjalan normal. Dalam acara yang berlangsung singkat itu, sejumlah mitra BPRS Bhakti Sumekar yang hadir diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan seputara pekembangan BPRS Bhakti Sumenkar terhadap komisaris BPRS Bhakti Sumekar, Hadie Soetarto. Selain berdiskusi, peserta juga diperkenankan menyampaikan kritik membangun demi masa depan Bank BPRD yang lebih cerah kedepannya.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko menjelaskan, digelarnya acara tersebut untuk mempererat tali persaudaraan diantara petinggi BPRS Bhakti Sumekar dengan sejumlah mitra strategis, yakni bendahara yang berada diberbagai SKPD yang ada. Sebab diakui atau tidak, sekitar 75 persen perkembangan BPRS Bhakti Sumekar berkat peran serta para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berada dilingkungan kabupaten Sumenep.
”Danya acara ini kami mengharapkan agar kerjasama kedepannya, baik secara emosional dan lainnya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga, keberadaan Bank ini menjadi idaman bagi seluruh masyarakat sumenep,” terangnya. (D88/F93)